Inisial RS, mengatakan ke awak media “iya disana ada semua pak berbagai macam merk minuman keras ada, mulai dari iceland Newport anggur putih Atlas rajawali dan anggur merah dan lain sebagainya, iya kita biasa beli di situ tempat gondrong yang yang di dekat kantor Desa Cempaka,” paparnya RS.

Tak sampai situ depan gerbang Puri Harmoni Cisoka 2 terdapat warung Sido muncul yang mana diduga kuat menjual miras berbagai macam merk dengan modus yang sama.

Masih kata RS “Ampe yang jualan bilang Alhamdulillah bang pas malam 17 Agustusan rame katanya, omset penjualan meningkat ujar gondrong penjaga toko ke RS”.

Alek purnama Aktivis lingkungan menilai hal tersebut telah menodai lingkungan dengan menjual miras berbagai macam merk, parahnya penjualan miras tersebut sangat dekat dengan kantor desa Cempaka kecamatan Cisoka.

Alek purnama menduga ada nya main mata dengan APH setempat hingga dengan bebasnya berjualan miras dengan berbagai macam merk di wilayah Cisoka, apalagi Cisoka tempat nya para santri sangat tidak pantas. Jika cisoka dijadikan tempat peredaran miras.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan MUI kecamatan Cisoka guna memastikan agar segera dihentikan nya peredaran miras di wilayah Cisoka karna mengingat Cisoka adalah kota santri,” Tegas Alek purnama.

(Red)

Proyek yang dilaksanakan oleh CV Telaga Abadi Nusantara ini memiliki masa pengerjaan selama 190 hari kalender. Namun, dari hasil pantauan awak media bersama aktivis Kabupaten Tangerang, ditemukan sejumlah indikasi pelanggaran teknis di lapangan.

Aktivis senior Kabupaten Tangerang, Rasmadi, A.Md yang akrab disapa Gacon mengungkapkan bahwa selama proses pembangunan, banyak pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) atau K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sesuai standar. Kondisi ini dinilai membahayakan keselamatan para pekerja dan menunjukkan lemahnya pengawasan dari pihak pelaksana maupun Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang.

Lebih lanjut, Gacon bersama tim juga yang turun langsung di lokasi pekerjaan menemukan ketidak sesuaian ukuran pada konstruksi kolam yang memiliki panjang 5 meter. Menurutnya, sisi kanan dan kiri kolam memiliki tinggi 2,7 meter, sementara bagian tengah hanya 2,5 meter. Perbedaan sekitar 20 sentimeter ini membuat konstruksi terlihat tidak simetris, Jum’at (09/08/2025).

“Seharusnya ukuran harus seragam sesuai perencanaan teknis. Perbedaan ini menunjukkan kurangnya ketelitian dan lemahnya pengawasan di lapangan,” tegas Gacon.

Ia menambahkan, minimnya respon dari pihak pelaksana maupun dinas terkait membuat para aktivis kesulitan memberikan masukan atau koreksi selama pekerjaan berlangsung.

“Kami berharap Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang lebih serius melakukan pengawasan agar kualitas proyek sesuai spesifikasi yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat besarnya anggaran yang digunakan bersumber dari uang rakyat. Transparansi dan pengawasan ketat dinilai mutlak diperlukan demi memastikan hasil pembangunan bermanfaat maksimal bagi masyarakat.

(Alek)