Liputan24.co|TANGERANG – Mencuatnya kasus dugaan asusila yang melibatkan seorang oknum pegawai Erafone di kawasan Kota Bumi, Kabupaten Tangerang, memicu reaksi keras dari masyarakat. Publik kini mendesak kepolisian dan manajemen perusahaan ritel raksasa tersebut untuk bersikap transparan dalam menuntaskan perkara yang mencederai integritas lingkungan kerja ini.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus yang menyeret oknum karyawan berinisial MFS ini telah masuk dalam tahap penyelidikan di Polresta Tangerang sejak akhir Maret 2026. Meski terduga pelaku telah mengakui adanya proses hukum yang berjalan, hingga kini detail kronologi dan kepastian status hukum masih menjadi tanda tanya besar bagi publik.
Sejumlah elemen masyarakat dan praktisi hukum mulai menyoroti lambatnya informasi resmi terkait perkembangan kasus ini. Keterbukaan dari pihak Polresta Tangerang dianggap krusial untuk mencegah asumsi liar di tengah masyarakat, sekaligus memberikan jaminan keadilan bagi korban.
“Kasus seperti ini menyangkut pelanggaran serius. Kepolisian harus bertindak profesional dan transparan agar publik tahu bahwa hukum tidak pandang bulu, meski melibatkan pegawai di perusahaan berskala nasional,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat yang memantau perkembangan kasus tersebut.
Selain proses hukum, sorotan tajam juga tertuju pada manajemen Erafone Kota Bumi. Sebagai bagian dari jaringan ritel gadget terbesar di Indonesia, insiden ini menimbulkan kekhawatiran terkait standar keamanan dan etika kerja di internal perusahaan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen Erafone belum memberikan pernyataan resmi terkait posisi MFS dalam struktur kepegawaian maupun langkah konkret perusahaan dalam menyikapi dugaan tindakan asusila tersebut. Bungkamnya pihak manajemen justru menambah desakan publik agar perusahaan segera melakukan evaluasi menyeluruh.
Terduga pelaku MFS sendiri saat ditemui di lokasi kerja pada Kamis (23/4), mengakui dirinya telah penuhi panggilan penyidik. “Kasus ini memang sedang berproses. Saya sudah dipanggil dan dimintai keterangan,” katanya singkat.
Namun, pengakuan sepihak dari terduga pelaku dinilai belum cukup. Tim wartawan akan terus mengejar konfirmasi dari pihak kepolisian dan pihak manajemen pusat guna memastikan perkara ini tidak “menguap” begitu saja. Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel menjadi kunci utama agar ruang kerja, khususnya di sektor pelayanan publik seperti ritel, tetap aman dan bebas dari tindakan asusila.
