Liputan24.co| Tangerang – Pelaksanaan proyek pembangunan paving blok di Perumahan Villa Pasir Nangka, Desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan. Proyek yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp99.990.352 tersebut dikerjakan oleh CV Tiga Tumenggung dengan masa pelaksanaan selama 21 hari.
Namun, berdasarkan hasil pantauan di lapangan kamis 23/04/2026, ditemukan sejumlah kejanggalan yang memicu pertanyaan publik terkait transparansi dan standar pelaksanaan pekerjaan.
Selain minimnya informasi teknis pada papan proyek—yang tidak mencantumkan detail volume pekerjaan seperti panjang dan lebar—kondisi di lokasi juga dinilai memprihatinkan.
Saat tim wartawan berada di lokasi, tidak satu pun pekerja terlihat menggunakan alat pelindung diri (APD) atau menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagaimana mestinya dalam proyek konstruksi.
Seorang pekerja di lokasi menyebutkan bahwa perwakilan pelaksana tidak berada di tempat dan hanya memberikan kontak yang dapat dihubungi. Saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsApp, perwakilan pelaksana bernama Toto menyatakan bahwa perlengkapan K3 tersedia.
Namun, ketika disinggung terkait fakta di lapangan yang menunjukkan pekerja tidak menggunakan APD, jawaban yang diberikan justru menimbulkan tanda tanya. Ia mengibaratkan penggunaan K3 seperti berkendara sepeda motor yang tidak selalu menggunakan helm.
Pernyataan tersebut dinilai tidak relevan dan bertentangan dengan prinsip dasar keselamatan kerja dalam proyek konstruksi yang bersifat wajib, bukan opsional. Sikap tersebut memperkuat dugaan adanya kelalaian dalam penerapan standar operasional.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran lebih luas. Jika aspek mendasar seperti K3 diabaikan, bukan tidak mungkin terdapat potensi pelanggaran lain, termasuk dalam penggunaan anggaran negara.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait, termasuk pengawas proyek maupun instansi pemerintah setempat. Diperlukan pengawasan ketat dari dinas terkait untuk memastikan proyek yang dibiayai dari pajak masyarakat ini berjalan sesuai aturan dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
